Medan, Penamedia CCS - Koalisi fraksi-fraksi di DPRD Sumut itu tanpa mengikutsertakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai partai yang membesarkan Gatot.
Ketika ditanya kenapa Fraksi PKS tidak diikutsertakan dalam pertemuan itu, bertindak sebagai pimpinan koalisi Hardi Mulyono berdalih pertemuan yang digelar hanya spontanitas sifatnya. “Sembilan Fraksi ini sepakat menggelar pertemuan ini menindak lanjuti kunjungan fraksi-fraksi ke Rutan Salemba, menjenguk H.Syamsul Arifin SE,” kata Hardi yang merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar.
Hadir pada pertemuan itu diantaranya, Mulkan Ritonga (Sekretaris Fraksi Partai Golkar), Budiman P Nadapdap (Ketua Fraksi PDI Perjuangan), Fadly Nurzal S.Ag (Ketua F PPP), Muslim Simbolon, mewakili Fraksi PAN, pimpinan Fraksi Partai Hanura, PPRN, Partai Demokrat dan lain-lainnya.
Salah satu yang menjadi poin dalam pembahasan, terkait pernyataan Gatot yang akan mengevaluasi kinerja di lingkungan SKPD Pemprovsu di awal kepemimpinannya. “Pernyataannya (Gatot-red) di mas media yang akan mengevaluasi 14 dinas di jajaran Pemprovsu sangat disesalkan. Sikap tersebut sekaligus mempertontonkan adanya disharmoni Gatot dan pasangannya Syamsul Arifin saat memimpin Sumut,” cetus Budiman.
Menurut koalisi ini, masih banyak yang harus dipikirkan Gatot terkait pembangunan di Sumut, serta tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana melakukan evaluasi di jajaran SKPD. “Jika Gatot bertindak seperti ini, pasti akan terjadi keresahan,” ujar Budiman.
Menyikapi pertemuan sembilan Fraksi di DPRD Sumut, yang tanpa mengikutsertakan Fraksi PKS, Ketua Fraksi PKS Hidayatullah, mengatakan sama sekali tidak mengetahui adanya pertemuan itu. “Tapi yah koalisi 9 parpol mengkritisi pernyataan Pak Gatot memang hak spontanitas kawan-kawan di DPRD Sumut,” ujar Hidayatullah tertawa.
Namun menurut Hidayatullah, evaluasi yang akan dilakukan Gatot juga merupakan hak dan tugasnya sebagai pimpinan yang memang diamanahkan kepadanya. “Semua pimpinan pasti akan melakukan evaluasi di awal kepemimpinannya untuk bisa mengambil kebijakan ,” sebut Hidayatullah.
Dia juga memahami pasti ada keresahan terkait kebijakan tersebut, bahkan akan terjadi tarik menarik di lingkungan politik. Padahal, menurut Hidayatullah, evaluasi yang dimaksud bukan lantas ingin melakukan pergantian di jajaran kepala dinas. “Kalau menjadi pimpinan Pak Gatot hanya duduk-duduk saja, bagaimana dia bisa mengambil kebijakan,” ujar Hidayatullah. Dia juga mempertanyakan apakah evaluasi tidak boleh dilakukan?.
Untuk itu, Hidayatullah meminta semua pihak, khususnya di kalangan elit politik menghilangkan anggapan setiap dilakukan evaluasi, akan terjadi transaksi. “Selama ini mungkin setiap evaluasi ’setor…, setiap evaluasi setor…,Pak Gatot tidak mau yang seperti itu,” cetus Hidayatullah.
Lebih jauh Hidayatullah mencontohkan, mengenai pembangunan Bandara Kualanamu, tentu Gatot ingin mengetahui tahapannya sudah sejauh mana dan yang pasti ada instansi yang menangani proses pembangunan bandara tersebut. (barat)
